PERBEDAAN
KEBIJAKAN
MONETER DENGAN KEBIJAKAN FISKAL
Kebijakan Moneter
(Monetary policy )
|
Kebijakan Fiskal
( Fiscal Policy )
|
Kebijakan Moneter adalah suatu
usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai
dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam
perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan
inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan. Pengaturan jumlah
uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi
jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter memiliki selisih waktu (time
lag) yang relatif lebih singkat dalam hal pelaksanaannya dibanding dengan
kebijakan fiskal. Hal ini terjadi karena Bank Sentral tidak memerlukan
izin dari DPR dan kabinet untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan untuk
mengatasi masalah yang sedang dihadapi dalam perekonomian.
Kebijakan
moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu :
1.
Kebijakan Moneter Ekspansif / Monetary
Expansive Policy Adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah
jumlah uang yang edar
2.
Kebijakan Moneter Kontraktif /
Monetary Contractive Policy Adalah suatu kebijakan dalam rangka
mengurangi jumlah uang yang edar. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat
(tight money policy)
Kebijakan
moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu
antara lain :
1.
Operasi Pasar Terbuka (Open Market
Operation)
adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat
berharga pemerintah (government securities). Jika ingin menambah jumlah uang
beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin
jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat
berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain
diantaranya adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU
atau singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang.
2.
Fasilitas Diskonto (Discount Rate) adalah
pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank
sentral pada bank umum. Bank umum terkadang mengalami kekurangan uang
sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah,
pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan
tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang.
3.
Rasio Cadangan Wajib (Reserve
Requirement Ratio) adalah mengatur jumlah uang yang
beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan
pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio
cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan
rasio.
4.
Himbauan Moral (Moral Persuasion) adalah
kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi
imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi
kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah
uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral
untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian.
|
Kebijakan
Fiskal
adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian
untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran
pemerintah. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur
jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih menekankan pada
pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah.
Kebijakan Anggaran / Politik Anggaran :
1.
Anggaran Defisit (Defisit Budget) /
Kebijakan Fiskal Ekspansif adalah kebijakan pemerintah untuk
membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus
pada perekonomian. Umumnya sangat baik digunakan jika keaadaan ekonomi sedang
resesif.
2.
Anggaran Surplus (Surplus Budget) /
Kebijakan Fiskal Kontraktif adalah kebijakan pemerintah untuk
membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Baiknya politik
anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi
yang mulai memanas (overheating) untuk menurunkan tekanan permintaan.
3.
Anggaran
Berimbang (Balanced Budget) terjadi ketika pemerintah menetapkan
pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Tujuan politik anggaran berimbang
yakni terjadinya kepastian anggaran serta meningkatkan disiplin.
Instrumen
utama kebijakan fiskal adalah pajak (T) dan pengeluaran pemerintah (G).
Kebijakan fiskal pemerintah dapat bersifat ekspansif maupun kontraktif.
Kebijakan yang bersifat ekspansif dilakukan pada saat perekonomian sedang
menghadapi masalah pengangguran yang tinggi. Tindakan yang dilakukan
pemerintah adalah dengan memperbesar pengeluaran pemerintah (misalnya
menambah subsidi kepada rakyat kecil) atau mengurangi tingkat pajak. Adapun
kebijakan fiskal kontraktif adalah bentuk kebijakan fiskal yang dilakukan
pada saat perekonomian mencapai kesempatan kerja penuh atau menghadapi
inflasi. Tindakan yang dilakukan adalah mengurangi pengeluaran pemerintah
atau memperbesar tingkat pajak. penerimaan dan pengeluaran Pemerintah yang berhubungan erat dengan
pajak. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan
berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli
masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output.
Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta
menurunkan output industri secara umum.
|